MUNA

Adhyn Haq : KETUA KOMISI 3 DPRD MUNA TIDAK PAHAM PP nomor 12 Tahun 2018

Sirajuddin Haq, S Sos Generasi muda pemerhati pembangunan muna

Sirajuddin Haq, S Sos Generasi muda pemerhati pembangunan muna

Raha.04/06/2018 KabarPersada.com-Membaca pernyataan ketua komisi 3 DPRD Muna yang di rilis di salah satu media yakni persadasultra.com pada tanggal 3 Juni 2018 soal tambahan kewenangan DPRD yang merujuk pada PP nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi,Kabupaten dan kota,Mungkin perlu banyak belajar menganilisis isi pasal 23 terkait tugas dan kewenangan pada poin D yaitu memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal KEKOSONGAN JABATAN dan poin e tentang tugas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah terkait poin di maksud di atas,Ungkap Sirajuddin Haq mewakili Generasi muda pemerhati pembangunan muna.

(Adhyn Haq)

Menurut saya ini salah di tafsirkan mungkin telah keliru menyimpulkan bunyi pasal tersebut karena ini hanya berlaku pada daerah yang tidak normal dalam artian kepala daerahnya bermasalah hukum atau tersangkut pidana dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau mundur dari jabatan. 

Pernyataan ketua komisi 3 ini terkesan tidak tuntas mengkaji soal maksud dari tujuan regulasi tersebut karena seakan-akan dengan adanya PP no 12 tahun 2018 ini DPRD muna bisa memberhentikan Bupati Muna dan mereka tidak tau atau lupa bahwa kepala daerah di pilih secara langsung oleh rakyat bukan anggota DPRD.

 

cropped-99-copy11.jpg

Oleh karenanya dikatakan Adhyn Haq kepada KabarPersada.com terlalu sibuk mengurusi soal aggaran sehingga kurang memahami isi dari sebuah regulasi yang tertuang dalam PP No 12 Tahun 2018 tersebut,sebaiknya anggota DPRD Muna fokus juga bersama Pemerintah daerah duduk bersama malakukan tugas tugas pokok dalam membahas dan menetapkan PERDA.

Soal surat teguran berkaitan dengan pinjaman daerah saya kira telah tuntas karena sudah di tanda tangani oleh unsur pimpinan sebaikanya persoalan ini jangan di skenario se akan akan Bupati muna salah ini sangat keliru karena pinjaman dana 100 M itu peruntukannya juga jelas demi menyelesaikan persoalan rakyat seharusnya DPRD tinggal memaksimalkan fungsi pengawasannya terangnya pada KabarPersada.com

 

Video Parodi LucU

Iklan

Kategori:MUNA, POLITIK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.