POLITIK

Reza Sulrahman : Mantap memang pertarungnya Anggota Dewan vs Walikota Makassar..

1

Oleh : Reza Sulrahman, SH., MH (Ketua DPP GN-PK Sulawesi Selatan )

Untuk sementara skor 1-0 untuk keunggulan Anggota Dewan yang berpihak ke Paslon no.1 yang membuat paslon no.2 gagal menjadi paslon.

Makassar.09/06/2018.KabarPersada.com-Dinamika politik di makassar akhir-akhir ini semakin memanas,salah satunnya pertarungan antara Anggota Dewan yang memihak paslon no.1 dengan Walikota Makassar.Dan sekarang sementara terjadi lagi pertarungannya, dimana Anggota Dewan Kota Makassar akan melakukan Mosi Tidak Percaya terhadap Walikota Makassar karena melakukan pergantian pejabat-pejabatnya.

Menurut Reza Sulrahman Ketua GN-PK Sulsel ,” Saya kira pertarungan politik telah selesai pasca pembatalan Paslon No. urut 2”DIAmi” pada pilkada Kota Makassar. Namun saya melihat pertarung Politik itu kembali berlanjut setelah kembalinya atau melanjutkan sisa jabatan DIAmi “DP” menjadi Walikota Makassar.,” Ungkap Echa kepada awak media KabarPersada.com

Pertarungan Politiknya kali ini dikemas dalam bentuk Usulan Mosi Tidak Percaya dan bisa berimbas pada pemberhentian DP sebagai Walikota Makassar. Usulan beberapa Anggota Dewan ini dilakukan karena Kebijakan Walikota Makassar untuk melakukan rotasi atau pergantian beberapa pejabatnya.

Ditambahkan lagi Echa mengatakan ,” Pada kondisi ini saya melihat Walikota Makassar tidak memiliki instrument politik untuk memenangkannya dalam ranah politik tersebut, walaupun pada dasarnya pergantian pejabat pada lingkup pemerintahan wajar terjadi karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Reza sulrahman ketua GN-PK Sulsel saat seminar GN-PK beberapa waktu lalu. Photo by andi s

Reza sulrahman ketua GN-PK Sulsel saat rapat kerja GN-PK beberapa waktu lalu. Photo by andi s

Berdasarkan pemberitaan beberapa media, pengusul mosi tidak percaya ini mempertanyakan “jumlah” pejabat yang akan diganti. Namun perlu diingat pergantian pejabat atau ASN bukan pada jumlah/kuantitas, akan tetapi berdasarkan persyaratan yang telah di atur dalam UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

baca juga :

https://kabarpersada.com/2018/06/08/terlalu-dini-untuk-mosi-tidak-percaya-kepada-walikota-makassar/

Peryaratan itu sudah sangat jelas dalam aturan-aturan tersebut atau minimal, karena melakukan pelanggaran, kompetensinya tak sesuai bidang yang dikerjakan, atau kinerja yang menurun.

Kalau sesuai apa yg diatas, sekiranya memang bisa bahkan wajib dilakukan pergantian, boleh di non-job kan, dan bahkan juga boleh dipromosikan tapi tentu tadi berdasarkan aturan yang berlaku. ,” Reza Sulrahman, SH., MH

Apa yang terjadi sekarang kebijakan itu menjadi polemik dikalah tidak ada sinerginitas antara Dewan dan Walikota. Olehnya jika memang terjadi pemanggilan Walikota Makassar terkait hal itu maka Walikota Wajib memberikan penjelasan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebaliknya Dewan juga harus menunjukkan sikap yang bijak dikalah Walikota mampu memberikan penjelasan yang sesuai aturan yang berlaku. Karena Kebijakan ini bukan pada Ranah Politik.

Dan bagaimana jika Dewan tidak menerima penjelasan Walikota Makassar, Maka Walikota hanya bisa meminta bantuan kepada Tuhan dan Masyarakat.(*ty)

 

Video Lucu  :

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.