OPINI

Indonesia Sambut Pilkada Serentak Esok Hari : Apa yang Perlu Kita Tahu

34033515_183526585639103_5729601168749887488_n

Oleh :

Laode Abdul Razak kanu, SH

( Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Universitas Haluoleo Kendari )

 

Menjelang pelaksanaan pilkada 2018 yang serentak dilakukan di Indonesia pada hari Rabu esok ini, muncul protes terkait penunjukkan pelaksana tugas gubernur di Sumatra Utara dan Jawa Barat yang berasal dari kalangan petinggi kepolisian. Atmosfer politik menjelang Pilpres 2019 kian memanas sejak saat ini. 

Rabu esok, tanggal 27 Juni 2018, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, walikota, serta para wakilnya secara serentak di 13 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota di seluruh penjuru negeri.

Ketika pihak berwenang dan rakyat memberikan perhatian penuh kepada pilkada 2018 yang serentak itu, sejauh ini belum ada insiden serius terkait yang dilaporkan. Hasil resmi pilkada kelak akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pilpres pada bulan April 2019.

Atmosfer politik menjelang pilpres 2019 telah memanas sejak saat ini. Partai politik hingga susunan koalisi tengah melakukan persiapan akhir untuk menyerahkan nama pasangan kandidat presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bulan Agustus 2018.

Dalam rangka mempersiapkan pilkada 2018 yang serentak pada Rabu esok, pemerintah telah mengambil langkah pencegahan khusus untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pilkada. Faktanya, pemilihan kepala daerah semacam itu telah berlangsung lancar pada tahun 2015 dan 2017 dan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, dan 2027.

KPU

Pilkada serentak tahun 2015 merupakan pemilu pertama dari total tujuh putaran hingga tahun 2027. Sementara itu, pilkada serentak di Indonesia disebut sebagai model pemilihan umum yang baru pertama kali dilaksanakan di seluruh dunia.

Otoritas keamanan telah meramalkan ancaman potensial yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada di provinsi tertentu. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, telah mempersiapkan langkah-langkah khusus.

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menunjuk dan menempatkan dua orang jenderal dua Polri sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Jenderal Mochammad Iriawan, Asisten Operasi Polri, mengambil alih jabatan Gubernur Jawa Barat dari Achmad Heryawan yang masa jabatan lima tahunnya berakhir pada tanggal 13 Juni 2018.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Martuani Sormin Siregar, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara, menggantikan Erry Nuradi yang mengakhiri kepemimpinannya pada tanggal 17  Juni 2018. Pilkada serentak pada Rabu depan diharapkan akan menghasilkan nama pasangan gubernur dan wakil gubernur baru bagi kedua provinsi tersebut.

Penunjukan kedua jenderal telah memicu protes dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para politisi dan pemimpin LSM yang mengklaim bahwa memberikan jabatan gubernur, bupati, dan walikota kepada petugas kepolisian telah melanggar undang-undang yang berlaku.

Faktanya, keluhan serupa pernah muncul awal tahun ini ketika penunjukan kedua pelaksana tugas gubernur oleh Menteri Tjahjo Kumolo. Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara termasuk di antara 13 provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Rabu depan.

Pihak yang keberatan berargumen bahwa langkah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri tidak hanya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang melarang pejabat militer dan polisi aktif untuk bertindak sebagai kepala daerah. Selain itu, langkah Tjahjo dianggap mendukung kepentingan politik pihak tertentu.

20150604100201761

Menurut mereka, kedua jenderal polri tersebut bisa dengan mudah menggunakan kekuasaan mereka untuk menjamin kemenangan kandidat tertentu dalam Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara, meski hukum mengharuskan para petugas keamanan di daerah-daerah tersebut untuk tetap netral selama proses pemilihan.

Sementara itu, dilansir dari harian Kompas, Menteri Tjahjo Kumolo membela keputusannya dengan dalih undang-undang yang ada memungkinkan petugas polisi yang aktif untuk bertindak sebagai pelaksana tugas gubernur, bupati, atau walikota.

Sumber berita tersebut menyatakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang UU Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah untuk mendukung pendapat Tjahjo. Undang-undang tersebut memungkinkan petugas polisi aktif untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepala daerah sambil menunggu pelantikan resmi kandidat yang menang pilkada.

Selain itu, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ia sebelumnya menunjuk seorang jenderal angkatan darat dan seorang jenderal polisi bintang dua sebagai penjabat Gubernur Aceh dan Sulawesi Barat tanpa menimbulkan keluhan berarti.

Berbagai pihak yang mendukung keputusan sang menteri mengingatkan bahwa sejumlah petugas polisi aktif sejauh ini telah ditempatkan pada jabatan penting di lembaga lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa adanya protes publik.

Di sisi lain, anggota DPR dari partai oposisi kabarnya tengah memobilisasi anggota parlemen untuk melakukan penyelidikan—yang dikenal juga sebagai Hak Angket—atas keputusan Menteri Tjahjo Kumolo.

23

Sementara itu, Tjahjo mengatakan bahwa kementeriannya dan Sekretariat Negara telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai semua dasar hukum terkait pengangkatan Mochammad Iriawan dan Martuani Nuradi Siregar sebelum menyerahkan rekomendasi mereka kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memperoleh persetujuan.

“Apabila penunjukan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, saya siap bertanggung jawab kepada Presiden,” tukas Menteri Tjahjo Kumolo, dilansir dari harian Kompas.

Hingga kini, rakyat belum mengetahui apakah Hak Angket yang diusulkan oleh DPR akan berhasil sesuai rencana, terutama karena upaya anggota legislatif dari pihak oposisi belakangan ini dalam mengada-adakan sebanyak mungkin masalah baru demi melemahkan elektabilitas Presiden Jokowi dalam pilpres 2019 mendatang.

 

By  : Ken

 

download (1)

Iklan

Kategori:OPINI, POLITIK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.