KOTA BANJARMASIN

Ibnu Segera Kembalikan Jabatan Hamli

1523453396899_g1qebt_ic5xrm

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarmasin nonaktif, Hamli Kursani

Banjarmasin-Kabarpersada.com, – Setelah menempuh proses yang cukup panjang. Akhirnya Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, akan mengembalikan jabatan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarmasin nonaktif, Hamli Kursani ke posisi semula.

Pengembalian posisi Hamli Kursani sebagai Sekdakot Banjarmasin rencananya dilakukan pada kesempatan pertama, usai peringatan Hari Jadi (Harjad) Banjarmasin ke-492.

“Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Artinya dengan diputuskan itu sudah selesai prosesnya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengembalikan,” ucap Ibnu usai puncak peringatan Hari Jadi (Harjad) Banjarmasin di halaman balai kota, Senin (24/9/2018).

download (6)

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina

Pemkot Banjarmasin sudah menerima keputusan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) untuk mengembalikan Hamli setelah permasalahan sebelumnya dilimpahkan ke Pemprov Kalsel.

“Kami sudah mendisposisikan ke Plh Sekdakot, dan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD, Diklat) untuk sesegeranya menyikapi surat tersebut,” ujarnya.

Lalu apa sikap Ibnu terkait keputusan Pemprov tersebut? Dia mengatakan, tentu akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Ya no problem. Kita kan taat aturan. Setelah adanya itu, akan segera dikembalikan jabatannya sebagai sekda,” pungkas Ibnu.

Untuk diketahui, Surat Keputusan (SK) dibebastugaskan Hamli sebagai Sekdakot Banjarmasin dikeluarkan pada 10 April 2018 oleh Ibnu. Alasan Hamli di bebas tugaskan, karena diduga telah melakukan tindakan indisipliner.

Masalah itu pun berbuntut panjang hingga ke meja Ombudsman RI Kalsel. Hamli melapor ke Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi terdapat SK pembebasan tugasnya.

download (2).jpg

Pada 22 Mei, Ombudsman RI Kalsel akhirnya mengeluarkan saran korektif melalui Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Ibnu disarankan agar mengembalikan posisi Hamli dalam tempo paling lambat 30 hari kerja.

Akan tetapi, saran tersebut ditolak Pemerintah Kota (Pemkot), hingga akhirnya permasalahan itu diambil alih Ombudsman Pusat. Anggita Ombudsman Pusat Ninik Rahayu turun tangan untuk melakukan mediasi pada 1 Agustus.

Mediasi tersebut menghasilkan enam kesepakatan, diantaranya menyebutkan, Hamli bersedia meminta maaf atas kesalahannya. Kemudian, Ibnu juga bersedia mengembalikan jabatan Hamli.

Akan tetapi, persoalan belum beres sampai disitu. Hamli sempat menuding Ibnu ingkar janji, lantaran hingga batas waktu 30 hari yang diberikan Ombudsman Pusat untuk mempelajari hasil mediasi Ibnu tak kunjung mengembalikan posisi Hamli.

Belakangan, masalah pembastugasan Hamli rupanya dilimpahkan Pemkot ke Pemprov Kalsel. Hingga akhirnya Pemprov memutuskan agar Hamli untuk dikembalikan ke posisinya. (“ft)

 

1_2

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.