Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menilai pemerintah, PT Pertamina (Persero) dan DPR perlu bergotong royong mencari solusi guna menangani permasalahan kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa wilayah.
“Kita harus bergotong royong dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas, Pertamina mempunyai tugas, dan kami (DPR) juga mempunyai tugas,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, merujuk pada APBN 2023, terdapat alokasi anggaran Rp117,85 triliun untuk elpiji 3 kilogram.
“Kami berharap apa yang sudah kita alokasikan dari segi anggaran bisa terealisasikan, tepat sasaran, dan dinikmati oleh masyarakat,” lanjutnya.
Dia mendorong pemerintah dan Pertamina untuk dapat mengevaluasi sistem distribusi gas elpiji 3 kg di sejumlah wilayah.
“Jika permasalahan kelangkaan elpiji 3 kg ini berkaitan dengan distribusi, saya mendorong agar pemerintah dan Pertamina dapat memetakan wilayah mana saja yang mengalami kelangkaan elpiji 3 kg agar kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Selain isu kelangkaan gas elpiji 3 kg, dia juga menyoroti isu subsidi yang kurang tepat sasaran. Menurutnya, skema distribusi elpiji 3 kg maupun BBM bersubsidi perlu dicarikan solusi yang terbaik.
“Baik subsidi elpiji 3 kg maupun subsidi BBM, kenyataannya di lapangan masih kurang tepat sasaran. Maka, skema distribusi harus betul-betul dibenahi karena pada dasarnya satu komoditas dengan dua harga yang selama ini diterapkan menimbulkan banyak masalah di lapangan,” kata Roro.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan kelangkaan elpiji 3 kg disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah permasalahan distribusi yang tidak maksimal.
Sementara, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena Pertamina memastikan pasokan dan stok elpiji 3 kg dalam kondisi cukup atau aman.
