JAKARTA — Nama Sufmi Dasco Ahmad kian diperhitungkan dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, seiring menguatnya dukungan politik terhadap dirinya, berbagai isu yang menyeret namanya juga bermunculan. PAKAR mengingatkan agar publik tidak mudah terjebak gorengan isu dan penghakiman tanpa bukti.
Isu tersebut mulai dari dugaan keterkaitan dengan judi online hingga tudingan doxing dan intimidasi terhadap pemilik akun media sosial. PAKAR (Pemantau Kinerja Aparatur Untuk Rakyat) menilai, penyebutan nama seseorang dalam laporan investigasi tidak otomatis membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana.
Ketua PAKAR Ikhwan Andi Aziz menegaskan, kritik dan investigasi jurnalistik harus dibedakan dari penghakiman. Jangan sampai dugaan terus diulang hingga seolah-olah berubah menjadi fakta.
“Kalau memang ada bukti, silakan buka dan uji melalui mekanisme hukum. Jangan membangun kesimpulan lebih dahulu, lalu mencari pembenaran belakangan. Ini negara hukum, bukan negara yang memutus perkara berdasarkan keramaian di media sosial,” tegas Ikhwan dalam rilis yang beredar, Rabu (18/11).
Terkait dugaan intimidasi terhadap pemilik akun Instagram @tokads, PAKAR meminta aparat penegak hukum mengusutnya secara serius. Jika benar ada ancaman terhadap pemilik akun maupun keluarganya, pelaku harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban.
Namun, Ikhwan mengingatkan agar dugaan intimidasi itu tidak serta-merta dikaitkan dengan Dasco tanpa bukti keterlibatan.
“Jangan asal tunjuk hidung. Kalau ada yang meneror, kejar pelakunya. Jangan orang yang namanya disebut dalam polemik langsung diposisikan sebagai dalang tanpa bukti. Itu bukan mencari kebenaran, melainkan membangun tuduhan,” ujarnya.
Ia juga menilai, munculnya kembali polemik tersebut di tengah menguatnya dukungan terhadap Dasco sebagai calon Wapres patut dicermati. Meski demikian, momentum itu tidak cukup untuk menyimpulkan adanya kepentingan politik tertentu di balik berbagai tudingan.
“Dasco bukan orang yang kebal kritik, tetapi juga bukan orang yang bisa seenaknya dijadikan sasaran tuduhan. Kalau mau mengkritik, kritiklah dengan data. Kalau mau menuduh, tunjukkan buktinya. Jangan hanya bermodal potongan narasi, lalu merasa paling tahu kebenaran,” tandas Ikhwan.
PAKAR menegaskan, prinsip praduga tak bersalah harus berlaku bagi siapa pun, termasuk pejabat tinggi negara. Kritik boleh keras, tetapi tuduhan tetap harus memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Dasco melalui akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco, Rabu (18/11/2026), membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan judi online, doxing hingga intimidasi. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Untuk soal doxing, tidak pernah terbersit niat sekalipun untuk melakukan doxing hingga intimidasi, walaupun apa yang ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola ini sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya,” tulis Dasco. Ia juga menyatakan mendukung kebebasan berpendapat dan meminta persoalan tersebut diperiksa lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.**
Penulis : tra ginting
Sumber Berita : PAKAR









