JAKARTA – Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, masih diwarnai persoalan parkir liar. Sejumlah kendaraan terlihat menggunakan bahu jalan hingga area pedestrian sebagai tempat parkir. Ironisnya, aktivitas tersebut juga disertai keberadaan juru parkir yang mengarahkan kendaraan masyarakat ke lokasi-lokasi tersebut.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan. Maraknya parkir liar juga memunculkan pertanyaan mengenai potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor perparkiran yang selama ini dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua LSM Derap Pembangunan, Bambang Purwito, SH, menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menduga penetapan target pendapatan parkir tepi jalan belum sepenuhnya didasarkan pada survei potensi riil di lapangan.
Menurut Bambang, kondisi itu berisiko membuat penerimaan daerah tidak mencapai potensi sebenarnya. Terlebih, pengelolaan parkir yang melibatkan pihak ketiga dinilai memiliki celah kebocoran apabila tidak disertai pengawasan dan pengendalian yang memadai.
Ia menyoroti peran kepala satuan pelaksana (Kasatpel) wilayah, manajer operasional, hingga asisten manajer parkir dalam melakukan pendataan potensi, pengawasan juru parkir, serta memastikan penerimaan dan penyetoran hasil pengelolaan parkir.
“Diduga belum dilakukan survei potensi pendapatan parkir tepi jalan secara cermat. Penetapan surat tugas juru parkir juga harus mengacu pada data dan kebutuhan riil di lapangan,” kata Bambang.
Ia juga mempertanyakan metode penetapan bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan parkir, khususnya pada lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Menurutnya, perlu ada kejelasan mekanisme bagi hasil antara lahan milik UP Perparkiran dengan lahan milik pihak ketiga. Tanpa aturan dan perhitungan yang transparan, potensi penerimaan daerah dikhawatirkan tidak tergarap secara optimal.
Sorotan terhadap persoalan ini bukan tanpa alasan. Dalam pembahasan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta pernah mengungkap estimasi potensi kebocoran pendapatan sektor parkir yang mencapai Rp1,4 triliun hingga Rp8 triliun per tahun.
Pansus juga pernah menyegel empat titik parkir ilegal dengan estimasi potensi kebocoran pendapatan sekitar Rp70 miliar per tahun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan yang harus dibenahi. Namun, besaran potensi kebocoran tersebut tetap perlu ditelusuri berdasarkan data penerimaan, perizinan, serta mekanisme pengelolaan parkir di masing-masing lokasi.
Bambang menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengevaluasi kinerja Kasatpel Perparkiran di lima wilayah, terutama Jakarta Selatan yang masih menghadapi persoalan parkir liar di kawasan Blok M.
Ia bahkan meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendorong evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengelola parkir, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penertiban.
“Pemprov DKI harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasatpel Parkir di lima wilayah. Kinerja Kasatpel Jakarta Selatan juga perlu dipertanyakan, terutama dalam penanganan parkir liar. Jangan sampai ada pembiaran terhadap aktivitas parkir yang tidak tertib,” ujarnya.
Bambang menegaskan, penetapan potensi pendapatan parkir di setiap wilayah merupakan tanggung jawab masing-masing Kasatpel. Dalam pelaksanaannya, mereka dibantu manajer operasional dan asisten manajer yang seharusnya memastikan data potensi sesuai dengan kondisi lapangan.
Ia juga menyoroti realisasi pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilainya belum optimal. Menurut Bambang, skema kerja sama harus dievaluasi agar pemerintah daerah memperoleh bagian pendapatan yang sebanding dengan potensi jasa layanan parkir.
Sementara itu, kondisi di kawasan Blok M memperlihatkan persoalan yang membutuhkan penanganan langsung. Selain kendaraan yang memanfaatkan tepi jalan dan pedestrian sebagai tempat parkir, sejumlah juru parkir juga terlihat menawarkan serta mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut.
Penataan kawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban sesaat. Pengawasan rutin, penegakan aturan, evaluasi pengelola, serta transparansi penerimaan parkir menjadi pekerjaan yang harus dibenahi.
Jika parkir liar terus berlangsung tanpa pengawasan efektif, persoalannya bukan hanya menyangkut hak pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas. Pemerintah daerah juga berisiko kehilangan peluang pendapatan yang semestinya dapat masuk ke kas daerah.**
Penulis : Yusman









