JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenggarai ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK bisa mempengaruhi perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Beberapa orang sempat terperdaya dan menyerahkan uang kepada oknum itu uang ratusan juta rupiah.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, keberadaan oknum ini mengemuka setelah pihaknya memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi tersebut. Kedua saksi itu, yakni Herbert Antoyono Sihombing selaku pihak swasta dan Muslim selaku karyawan BUMN pada Senin (6/11/2023).
Kedua saksi itu diperiksa sebagai saksi untuk Asta Danika dan kawan-kawan yang telah ditetapkan tersangka. Asta kini mendekam dalam Rutan KPK terkait dugaan suap di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.
“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya atas dugaan pengondisian dan pengurusan perkara suap di DJKA yang sedang ditangani KPK,” kata Ali kepada wartawan dikutip Rabu (8/11/2023).
Menurut Ali, dugaan pengondisian tersebut dilakukan oknum yang mengatasnamakan pegawai KPK. Dikatakan Ali Fikri, oknum yang mengaku pegawai KPK itu menerima imbalan ratusan juta rupiah.
Kuat dugaan, oknum itu bertujuan untuk menghambat proses penyidikan perkara korupsi di DJKA yang sedang ditangani KPK. “Kami ingatkan siapapun tidak menyalahgunakan nama KPK. Modusnya untuk melakukan penipuan dalam upaya menghambat proses hukum yang sedang berlangsung saat ini,” ujar Ali.
Untuk memastikan kebenaran setiap informasi, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui call center 198. Saat ini KPK telah menetapkan dua tersangka perihal kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Jawa Barat.
Kedua tersangka itu, yakni Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS), Zulfikar Fahmi. (tra/tom)
