Dukung Desk Pemberantasan Narkoba Pimpinan Kapolri, INW Sebut Ada Gembong Narkoba Divonis Mati Masih Beroperasi Dari Balik Jeruji

Friday, 6 December 2024 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Budi Tanjung, Direktur Eksekutif Indonesia Narcotic Watch (INW)

Budi Tanjung, Direktur Eksekutif Indonesia Narcotic Watch (INW)

JAKARTA–Indonesia Narcotics Watch (INW) mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba dengan membentuk desk pemberantasan narkoba. Desk pemberantasan narkoba yang dipimpin Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo ini, merupakan bukti keseriusan pemerintah menghadapi perang yang tak pernah usai memberantas narkoba.

“Benar, program asta cita Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba ini harus kita pahami sebagai perang besar yang mungkin tidak akan pernah berakhir. Pelurunya narkoba dan prajuritnya mafia,” ujar Budi Tanjung, Direktur Eksekutif INW, di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Hal ini disampaikan menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan bahwa Indonesia dalam situasi darurat narkoba. Disebut Indonesia bukan sekedar menjadi konsumen narkoba, atau target pasar tapi sudah menjadi salah satu produsen narkoba di dunia.

Program dan arahan Prabowo itu ditindaklanjuti Menko Polkam Budi Gunawan dengan membentuk desk pemberantasan narkoba. Desk itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Budi menjelaskan, kondisi negara kita saat ini sudah lebih dari sekadar “darurat narkoba”. Kita sudah dalam kondisi perang. Lembaga resmi, seperti BNN, Polri, Imigrasi atau Bea Cukai, sudah bekerja keras. Namun serbuan tak pernah berhenti, yang dampaknya dapat menghancurkan bangsa ini.

Oleh karena itu, lanjut Budi, pemerintah harus bekerja dengan perspektif kedaruratan. Mengapa? Karena, sudut pandang kita yang sangat keliru. Serbuan narkoba sudah sedemikian menghancurkan bangsa. Tetapi, kita masih memahaminya sebagai “crime”, meski dengan embel-embel “extraordinary crime” (kejahatan luar biasa).

“Karena ini perang, ngawur namanya jika menyederhanakan sebagai crime. Menghadapi perang harus dengan logika perang dan hukum perang. Dalam perang hanya ada satu pilihan: Membunuh atau dibunuh,” ujar Budi Tanjung.

Masalahnya, hukum yang ada tidak memungkinkan hal itu. UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika menganut penyelesaian sistem peradilan pidana. Pengedar narkoba ditangkap, diadili dan dihukum.

Meski UU membuka peluang hukuman mati, tak semua pengedar divonis begitu. Kalaupun ada yang dihukum mati, tapi tak pernah langsung dieksekusi. Akibatnya mereka tetap beroperasi dari balik jeruji.

“Karena itu, INW mendesak agar semua pihak berkerja dengan perspektif kedaruratan tadi,” kata Budi.

Budi mencontohkan, di ranah eksekutif, kepolisian dan kejaksaan perlu lebih meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan dan penututan kasus kejahatan narkoba dilakukan dengan perspektif kedaruratan. Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana harus mengenakan pasal-pasal yang tepat untuk penjatuhan hukuman maksimal.

Demikian pula dengan kejaksaan selaku penuntut mesti dapat mendakwa pelaku dengan tuntutan pidana penjara yang maksimal. Sedangkan di ranah yudikatif, lembaga peradilan di semua tingkatan pun harus menjatuhkan hukuman yang tidak berbeda dengan tuntutan jaksa.

“Tentang vonis hakim, INW punya catatan khusus. UU Narkotika mengatur pidana minimum khusus. Ada ketentuan yang membatasi batas terendah sanksi pidana, misalnya untuk narkotika 4 tahun dan psikotropika 3 tahun. Tapi masih banyak terdakwa narkotika yang divonis jauh di bawah itu. Ini menunjukkan lembaga peradilan belum berada dalam perspektif kedaruratan tersebut,” papar Budi.

Budi menjelaskan, memang ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03/2015 yang membolehkan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, asalkan dengan pertimbangan yang cukup. Tetapi, ini tidak sesuai dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior. Sebab, kedudukan UU lebih tinggi dari SEMA.

Budi mengharapkan, Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin Kapolri dan beranggotakan 24 kementerian/lembaga ini, selain bekerja keras dengan perspektif kedaruratan tadi, juga membangun kesepahaman dengan lembaga peradilan.(red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Razia Gabungan di Sparta Live Bar Kemang: Dua Pengunjung Positif Etomidhate
Kerahkan 126 Personel Gabungan, Polda Metro Jaya Sita 0,24 Gram Sabu di Kampung Ambon
Polda Riau Bekuk Jaringan Sabu Internasional, 10,6 Kilogram Narkoba dan Airsoft Gun Disita
PAKAR: Berantas Narkoba Bukan Berarti Bebas Menganiaya, Kapolda Metro Harus Ingatkan Anggotanya
Bandar Besar Lolos dari Penggerebekan Kampung Bahari, PAKAR Pertanyakan Kerahasiaan Operasi
Jenderal Suyudi Gandeng Tiongkok, Bidik Bandar Jaringan Narkoba Internasional
Kombes Putu Yudha, Mengawal Jalur Rawan Narkoba di Selat Malaka
Dari Pelabuhan Tikus Hingga Kampung Narkoba, Arman Depari Puji Respons Cepat Jajaran BNN-Polri

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 18:07 WIB

Petaka Olok-olok di Taman Lawang Menteng, Remaja 16 Tahun Meregang Nyawa Dibacok Waria

Friday, 20 November 2026 - 10:30 WIB

Kepala Dishub DKI Jakarta Tinjau Kondisi Parkir di Kawasan Blok M

Thursday, 19 November 2026 - 11:30 WIB

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 November 2026 - 11:02 WIB

Arief Poyuono Pasang Badan Bela Dasco: Saya Tidak Terima Sahabat Saya Difitnah

Wednesday, 18 November 2026 - 19:02 WIB

Pramono Percepat Pembenahan Duren Sawit, Keamanan Rumah Ibadah Diperkuat

Monday, 16 November 2026 - 15:02 WIB

Pemeriksaan Firli Bahuri Belum Jelas, Perkara Dugaan Pemerasan SYL Kian Berlarut

Monday, 16 November 2026 - 14:28 WIB

Melawan Arus hingga Knalpot Brong, Ini Sasaran Operasi Zebra Jaya 2026

Wednesday, 11 November 2026 - 21:11 WIB

Heboh! Firli Bahuri Dikabarkan Didatangi Polisi di GOR, Kasus Lama Kembali Bergolak

Berita Terbaru

Kabar

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 Nov 2026 - 11:30 WIB