JAKARTA–Upaya Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka tidak membuahkan hasil. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Imelda Herawati menolak gugatan praperadilan yang diajukan Firli Bahuri.
Praperadilan ini sebagai bentuk perlawanan Firli atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo oleh Polda Metro Jaya.
Hakim tunggal Imelda menyatakan, penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Secara otomatis Ketua KPK nonaktif Firli kalah melawan Polda Metro Jaya dan terancam masuk penjara.
“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara ,”kata Hakim Imelda ketika membacakan amar putusan gugatan praperadilan di PN Jaksel, Selasa (19/12/2023).
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan. Firli Bahuri melakukan upaya hukum dengan mengajukan praperadilan.
Tim kuasa hukumnya meminta agar hakim tunggal praperadilan PN Jaksel membatalkan status tersangka kliennya. Firli melalui kuasa hukumnya juga memohon agar surat perintah penyidikan terkait kasus pemerasan dinyatakan tidak sah.
Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya meminta hakim menyatakan dalam putusannya bahwa penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri tetap sah. Kepolisian menolak permohonan praperadilan Firli terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Mentan Syahrul Yasin Limpo.(Tom/Tra)
