JAKARTA — Praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan pemakaman di DKI Jakarta kembali mencuat. Di tengah klaim program pemakaman gratis yang digencarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota justru membongkar adanya metamorfosis pola pungli di lapangan: melibatkan lingkaran luar birokrasi, yakni oknum pengurus tingkat RT dan RW.
Fakta ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI.
Ketukan palu evaluasi pertama kali dilayangkan oleh anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar. Ia menyoroti masih tingginya keluhan masyarakat terkait pungutan liar berlebihan yang mencederai program pemakaman gratis milik Pemprov DKI.
“Dan saya juga memohon evaluasinya, Pak Fajar, terkait pemakaman gratis. Karena ternyata di lapangan masih banyak yang merasakan adanya pungli yang berlebihan,” ujar Nabilah di hadapan forum rapat, baru-baru ini.
Nabilah mendesak agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tidak bersikap pasif atau membiarkan praktik culas ini mengakar. Menurutnya, masyarakat secara luas sebetulnya telah mengetahui bahwa layanan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) resmi milik Pemprov DKI semestinya tidak dipungut biaya alias gratis.
“Jangan sampai ini menjadi pembiaran terus-menerus. Kasihan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, tak menampik bahwa praktik kotor tersebut masih menjadi duri dalam daging. Kendati demikian, ia menggarisbawahi adanya pergeseran modus operandi yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Memang kita akui pungli itu sudah pelan-pelan kita tertibkan. Namun polanya cenderung berbeda,” ungkap Fajar.
Jika pada periode sebelumnya praktik pungli mayoritas dimotori oleh oknum internal pengelola TPU, kini jaringan calo dan pungutan liar justru bergeser ke ranah eksternal—melibatkan jejaring sosial di luar struktur resmi pemakaman.
“Untuk internal kita, alhamdulillah sudah mulai melakukan pembenahan kalau itu kesalahan. Tapi pola lainnya adalah ada pungli di luar dari orang-orang pemakaman,” jelasnya.
Hasil penelusuran dan temuan di lapangan menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak di luar instansi, yang ironisnya justru datang dari simpul terdekat masyarakat: oknum Ketua RT dan RW setempat.
Para oknum ini diduga memanfaatkan momentum kedukaan dan kepanikan keluarga ahli waris saat prosesi pemakaman berlangsung untuk melakukan pungutan di luar ketentuan resmi.
“Yang kita temui adalah keterlibatan RT dan RW, sehingga memberikan kebebasan untuk melakukan penerimaan uang di luar dari orang-orang pemakaman,” beber Fajar.
Modus ini kian mengecoh publik karena pihak luar tersebut bertindak seolah-olah mengendalikan seluruh rangkaian proses pemakaman. Akibatnya, masyarakat awam kerap salah alamat dan menuding petugas resmi TPU sebagai pelaku utama di balik pungutan tersebut.
“Dan itu sudah terbukti ada yang mengelola di luar dari pemakaman, sehingga ahli waris tahunya itu orang pemakaman. Nah, ini kita harus terus telusuri penyebabnya,” pungkas Fajar.(YS)
