JAKARTA– Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan 6.088 personil gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, kawasan Cikini Raya, serta beberapa ruas jalan terdampak, hsri ini (Jumat 12/6)
Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri, menekankan agar seluruh personel menjalankan tugas secara humanis, sabar, terukur, dan tidak mudah terpancing. Dia mengingatkan bahwa mahasiswa yang menyampaikan pendapat merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani dan dijaga.
“Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Asep dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Dia juga menegaskan seluruh tindakan di lapangan harus berada dalam satu komando dan sesuai prosedur. Seluruh personel diminta tidak bertindak di luar prosedur, tidak bergerak sendiri-sendiri, serta mengedepankan komunikasi persuasif dalam menghadapi dinamika massa.
“Tidak ada anggota yang membawa atau menggunakan senjata api dalam pelayanan aksi. Seluruh tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, humanis, terukur, dan sesuai prosedur,” ucap dia.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, 6.088 personel gabungan terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar. Dia pun memastikan kehadiran petugas TNI-Polri bertujuan memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
“Kami mengimbau dan mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik, tertib, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat lainnya yang beraktivitas,” kata Kombes Budi.
Lebih lanjut Budi mengingatkan peserta aksi agar tetap memperhatikan situasi di sekitar dan mewaspadai adanya kelompok lain yang berpotensi masuk serta memanfaatkan aksi untuk mengganggu ketertiban hingga memprovokasi kericuhan. Dia menyebut, Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi adanya kelompok tertentu yang diduga mencoba bergabung atau mendompleng aksi.
Di sisi lain Budi menyampaikan, Bundaran HI bukan merupakan tempat yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya. Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya pun telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik.
Untuk arus lalu lintas, kata Budi, personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disebar di sejumlah titik, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi. Rekayasa lalu lintas pun akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Kami menyampaikan kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk arus lalu lintas, petugas akan melakukan pengaturan di lapangan. Apabila diperlukan rekayasa lalu lintas, maka akan diterapkan secara situasional,” tutur Budi.
Ditambahkan Budi, kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat diharapkan berjalan aman, tertib, lancar, serta terkendali. Dia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kepentingan atau aktivitas di sekitar lokasi aksi agar memantau informasi terkini melalui media sosial resmi Ditlantas Polda Metro Jaya maupun Polda Metro Jaya.
Suara Mahasiswa
Sementara itu, Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyampaikan, aksi unjuk rasa dilakukan karena situasi Indonesia semakin memburuk akibat kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto.
Salah satunya ketika menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah melemahnya nilai rupiah atas US dollar, krisis ekonomi, dan perang imperialis US-Israel terhadap Iran, Palestina, Libanon serta negeri-negeri berdaulat lainnya terus berlanjut.
“Rakyat Indonesia semakin terpuruk tanpa ada kepastian perbaikan hidup yang layak, hanya diberikan ilusi pertumbuhan ekonomi yang manipulatif. Kaum tani di pedesaan semakin sulit berproduksi, terjerat utang yang semakin dalam, klas buruh dan kaum miskin di perkotaan semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok dan pelayanan publik yang murah dan layak bahkan harus terancam dengan berbagai program pemerintah dan institusi militer yang merampas hak-hak rakyat dengan kekerasan,” ucap Symphati Dimas Rafi’i selaku ketua umum.
Diakui Dimas, berbagai daerah semakin menjerit karena pemotongan anggaran publik. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi diubah sedemikian rupa untuk melayani kepentingan “industri strategis” yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang. **
Penulis : traginting
Sumber Berita : humas pmj
