JAKARTA – JAKARTA–Rekonsiliasi kilat antara Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan pengacara Hotman Paris Hutapea di atas meja makan dinilai sukses merendahkan martabat wartawan jilid dua.
Ketua Paguyuban Jurnalis Mitra Polri (JMP), Ikhwan Andi Aziz, menilai luka yang ditimbulkan oleh kompromi instan ini jauh lebih perih ketimbang makian awal “Lu Punya Otak Enggak Sih”.
Menurutnya, para elite yang berdamai itu tertawa renyah di depan hidangan, sementara ribuan jurnalis di lapangan harus menanggung malu.
“Wartawan di lapangan termasuk di daerah solid menjaga marwah, tapi elite murah banget berkompromi pakai dalih ‘Demi Persatuan Indonesia,” sindir Ikhwan dalam keterangannya, Kamis (30/7).
Secara hukum, JMP mencium adanya kejanggalan. Kasus tersebut baru berjalan satu minggu dan saksi baru mulai diperiksa, namun laporan polisi justru langsung dicabut.
“Ini jadi preseden buruk. Besok-besok, silakan lecehkan wartawan, asal ujungnya selesai lewat diplomasi piring makan,” tandas Ikhwan.
Sorotan Wartawan Senior
Skandal “damai meja makan” ini turut membuat sesepuh pers gerah hingga turun gunung. Wartawan senior, Dimas Supryanto, langsung menelanjangi narasi “Persatuan Nasional” yang dipakai pihak elite untuk cuci tangan.
“Demi persatuan nasional? Puihh! Memangnya memproses hukum Hotman Paris bisa bikin negara kudeta? Mantan Jampidsus yang simpan 72 kg emas saja bisa ditahan, kok pengacara ini sakti betul?” cecar Dimas melalui akun Facebook pribadinya.
Mewakili amarah akar rumput, mantan wartawan Pos Kota ini juga melempar pertanyaan pamungkas terkait transparansi di balik perdamaian tersebut.
“Berapa kilo emas yang didapat PWI dari perdamaian secepat kilat ini? Berapa USD, SGD, atau jaminan ‘UGD’ tambahannya?” tegasnya.
Dimas menambahkan, kini publik dapat melihat bahwa solidaritas profesi yang kemarin sempat membara ternyata bisa langsung padam hanya dengan sekali traktir makan siang. Pilar keempat demokrasi ini dinilai resmi sekarat dan digadaikan di atas meja makan tanpa kejelasan substantif.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir berdalih bahwa pencabutan laporan murni dilakukan karena Hotman Paris sudah meminta maaf. Sebuah keputusan yang diklaim demi “persaudaraan dan persatuan bangsa”—narasi klasik saat harga diri profesi telanjur dinilai murah.**
Penulis : Tim Redaksi
