Ketua Presidium ITW Edison Siahaan Menilai Pemerintah Prabowo-Gibran Abai Persoalan Lalulintas

Minggu, 27 Oktober 2024 - 19:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ilustrasi

foto ilustrasi

JAKARTA—Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan belum melihat indikasi adanya kepedulian Pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap persoalan lalu lintas (Lalin) dan angkutan umum yang saat ini sedang berada dalam kondisi memprihatinkan.

Bahkan kata Edison, dalam buku Prabowo Subianto bertajuk Paradoks Indonesia dan Solusinya, tidak menyebut soal lalu lintas dan angkutan jalan. Padahal lalu lintas adalah budaya bangsa, potret modernisasi dan urat nadi kehidupan. Semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Apalagi kemacetan dan kesemrautan serta kecelakaan lalu lintas yang sudah jadi momok bagi masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya serta Medan . Bahkan kemacetan dan permasalahan lalu lintas menimbulkan kerugian mencapai ratusan triliun per tahun,”tandas Edison.

Mengutip penjelasan Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Edison mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di wilayah Jabodetabek berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

Sementara kemacetan di kota besar lainnya seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan masing-masing menimbulkan kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun. Sedangkan kemacetan di Jakarta berdasarkan kajian Bank Dunia pada 2019, potensi menimbulkan kerugian mencapai Rp 65 triliun per tahun.

“Sayangnya, hingga saat ini Pemerintah belum memberikan penekanan secara khusus terkait upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan berbagai permasalahan yang secara kasat mata dapat dilihat di hampir seluruh ruas jalan raya yang ada,”katanya.

ITW mengingatkan agar ke depan pemerintah memperhatikan dan menerapkan prinsip Accesibility yaitu menciptakan infrastruktur transportasi yang mudah diakses publik dan terintegrasi ke seluruh penjuru serta terjangkau secara ekonomi.

Bukan seperti sebelumnya yang memilih prinsip car mobility yaitu lebih fokus pada pembangunan sarana jalan seperti tol,layang, sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Disusul dengan pertumbuhan industri otomotif dalam lima tahun terakhir khususnya di Jakarta mencapai 4 sampai 5 persen.

Edison menambahkan, ITW memastikan, penyebab utama kemacetan adalah faktor jumlah kendaraan yang tidak terkontrol, sehingga ruas dan Panjang jalan yang ada tidak mampu menerima kendaraan yang setiap hari terus bertambah.

“Hendaknya pemerintah mulai melakukan pembatasan jumlah kendaraan, minimal dengan cara menerapkan setiap pembelian kendaraan baru harus disertai dengan surat keterangan kepemilikan garasi.
Kemudian faktor kondisi jalan yang kerap mengganggu kelancaran lalu lintas, seperti galian tapi abai akan koordinasi dengan steakholder lainnya,” katanya.

Selanjutnya adalah faktor human error, karena rendahnya kesadaran berlalu lintas dan keselamatan masyarakat. Pelanggaran rambu lalu lintas dan sikap tidak peduli memicu terjadinya kesemrautan hingga kecelakaan di jalan raya.

Masih menurut Edison, pemerintah hendaknya terus meningkatkan kualitas sosialisasi dan melibatkan berbagai pihak dalam melaksanakan upaya untuk meningtkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.

ITW juga mengingatkan agar pemerintah jangan terus ‘beternak konflik’ dengan membiarkan praktik illegal di bidang lalu lintas yang terus berlangsung tanpa ada tindakan maupun solusi. Sebab bila beragam pelanggaran tetap dibiarkan hingga terlihat seperti legal, bisa memicu terjadinya konflik yang potensi mengganggu Kamtibmas.

ITW mengajak seluruh lapisan masyarakat agar terus mengingatkan pemerintah bahwa mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ( Kamseltibcarlantas) dan pengadaan transportasi umum adalah pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara. Bukan pelayanan atau kegiatan bisnis apalagi digunakan menjadi mesin pencari untung. (tra)

Edison Siahaan
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Setelah Dipecat Dari Polri, AKBP Bintoro Menangis
Menyusul Larangan Penjualan Secara Eceran, Polda Metro Jaya Turunkan Satgas Awasi Distribusi LPG Subsidi 3 Kg
Sayang Anak Papua, Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025 Bagi-Bagi Susu
Gelar Jumat Keliling di Masjid Ar Rahmah, Ditbinmas Polda Metro Jaya Ajak Warga Jaga Kamtibmas
Ada Pelayanan SIM Gratis Untuk Warga Kebon Kosong Korban Kebakaran
Tingkatkan Pelayanan, Polsek Kelapa Gading Gelar Layanan SIM Keliling
ITW Desak Dirlantas PMJ Tindak Tegas Oknum Bikin SIM Tanpa Tes Di Satpas Depok
Gakkum Ditlantas PMJ Luncurkan Ruang Pelayanan ETLE Baru, AKBP Ojo Ruslani : Kami Terus Berinovasi Beri Pelayanan Terbaik

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 13:07 WIB

Operasi Keselamatan Jaya 2025 Dimulai, Kombes Latif: Ada Penindakan dan Teguran Simpatik

Minggu, 9 Februari 2025 - 15:21 WIB

Puncak Perayaan HPN di Riau, Zulamansyah Sakedang: PWI Tidak Sedang Baik-baik Saja

Sabtu, 8 Februari 2025 - 16:45 WIB

Buntut Kasus Pemerasan DWP, Polri Jatuhkan Sanksi Kepada 36 Personel

Sabtu, 8 Februari 2025 - 15:44 WIB

IPW: Jika Penanganan Kasus Pemerasan DWP Hanya Sebatas Kode Etik, Publik Bisa Sangsi Dengan Polri

Selasa, 4 Februari 2025 - 21:07 WIB

Tiga Bulan Terakhir, Bareskrim Polri Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Ilegal

Selasa, 4 Februari 2025 - 20:57 WIB

Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta kepada Bharatu Mardi Hadji

Sabtu, 1 Februari 2025 - 16:06 WIB

Akui Ada Pertemuan Di Hotel, Kapolres Jaksel Bantah Terima Rp400 Juta Dari Anak Bos Prodia

Kamis, 30 Januari 2025 - 12:27 WIB

Polda Mero Jaya Akan Menindak Tegas Anggota Yang Melakukan Pelanggaran

Berita Terbaru

Ragam

Setelah Dipecat Dari Polri, AKBP Bintoro Menangis

Sabtu, 8 Feb 2025 - 15:58 WIB