17 Purnawirawan TNI & Sipil Gugat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijasah Jokowi

Monday, 30 March 2026 - 00:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya (ist)

Gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya (ist)

JAKARTA–Mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko bersama belasan purnawirawan lainnya dan warga sipil resmi mendaftarkan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah hukum yang terdaftar dengan nomor perkara 329/Pdt.G/2026/PN.JKT.SEL ini dilayangkan sebagai respons atas dugaan kelalaian dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan perkara pidana dengan tersangka KRMT Roy Suryo dkk dalam kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengatakan pihaknya menduga ada kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum terkait penanganan perkara ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang berujung penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Cs.

“Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan Citizen Lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan warga negara,” kata Soenarko dalam konferensi persnya di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (29/3/2026).

TNI Purnawirawan jenderal bintang dua ini menegaskan bahwa jika tindakan semena-mena dari oknum aparat ini dibiarkan tanpa adanya koreksi hukum, hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan keselamatan warga negara di masa depan.

Di tempat yang sama anggota Tim Hukum TALK_HAM yang mendampingi para penggugat, Yaya Satyanegara, menjelaskan bahwa gugatan ini ditempuh setelah dua kali somasi yang dilayangkan pada Agustus dan November 2025 tidak mendapatkan tanggapan perbaikan dari kepolisian.

“Gugatan citizen lawsuit diajukan terhadap kebijakan Dirreskrimum yang telah lalai atau keliru menerapkan hukum, yang merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang merugikan hak publik. Mekanisme ini bertujuan meminta pemerintah atau aparat menjalankan kewajiban hukumnya, bukan sekadar mencari ganti rugi materiil,” ujar Yaya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (29/3/2026).

Para penggugat menilai telah terjadi penyelundupan hukum yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga menuntut aparat segera menjalankan kewajiban hukumnya sesuai aturan.

Yahya menegaskan bahwa mekanisme citizen lawsuit digunakan untuk memprotes kebijakan aparat yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, bukan sekadar menuntut ganti rugi materiil.

Ia menambahkan bahwa gugatan ini bersifat abstrak karena fokus utamanya adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara, bukan pembuktian kerugian individu.

“Gugatan citizen lawsuit bukan untuk membuktikan kerugian langsung yang dialami penggugat secara individu, namun karena tindakan Aparat Penegak Hukum telah merugikan hak konstitusi warga negara,” tegasnya.

Eks Hakim Agung adhoc yang menjadi salah satu penggugat, Dwi Tjahyo Soewarsono, menekankan bahwa gugatan ini menjadi ujian bagi profesionalitas penegakan hukum di Indonesia.

Ia berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berani mengambil langkah progresif melalui pendekatan judicial activism dalam menyidangkan perkara ini.

“Kita berharap Majelis Hakim berani melakukan judicial activism sebagai kesempatan untuk menyidangkan persoalan ini. Di sinilah nanti kita uji keberanian hakim dalam memutus perkara tersebut,” papar Dwi Tjahyo di lokasi.

Daftar penggugat dalam kasus ini mencakup tokoh-tokoh purnawirawan seperti Mayjen (Purn) Soenarko, Dwi Tjahyo Soewarsono SH, Laksma (Purn) Sony Santoso, Laksma (Purn) DRG Moeryono Aladin, Marsda (Purn) Moch Amiensyah, Marsda (Purn) Nazirsyah, Marsda (Purn) Firdaus Syamsudin, dan Brigjen (Purn) Sudarto.

Selain itu, Brigjen (Purn) Dedi Priatna, Brigjen (Purn) Jumadi, Kolonel (Purn) Kusumastono, Kolonel (Purn) Muh Nur Saman, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, Kolonel Laut (Purn) Hasnan, Kolonel Laut (Purn) Joko Indro Wahyono, Kolonel (Purn) Sopandi Ali, serta Ir. H. Komardin SH MM.**

Facebook Comments Box

Penulis : tra ginting

Sumber Berita : tirto

Berita Terkait

Petaka Olok-olok di Taman Lawang Menteng, Remaja 16 Tahun Meregang Nyawa Dibacok Waria
Kepala Dishub DKI Jakarta Tinjau Kondisi Parkir di Kawasan Blok M
Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?
Arief Poyuono Pasang Badan Bela Dasco: Saya Tidak Terima Sahabat Saya Difitnah
Pramono Percepat Pembenahan Duren Sawit, Keamanan Rumah Ibadah Diperkuat
Dasco Dikepung Isu, PAKAR: Jangan Bangun Vonis dari Potongan Narasi
Pemeriksaan Firli Bahuri Belum Jelas, Perkara Dugaan Pemerasan SYL Kian Berlarut
Melawan Arus hingga Knalpot Brong, Ini Sasaran Operasi Zebra Jaya 2026

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 18:07 WIB

Petaka Olok-olok di Taman Lawang Menteng, Remaja 16 Tahun Meregang Nyawa Dibacok Waria

Friday, 20 November 2026 - 10:30 WIB

Kepala Dishub DKI Jakarta Tinjau Kondisi Parkir di Kawasan Blok M

Thursday, 19 November 2026 - 11:30 WIB

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 November 2026 - 11:02 WIB

Arief Poyuono Pasang Badan Bela Dasco: Saya Tidak Terima Sahabat Saya Difitnah

Wednesday, 18 November 2026 - 19:02 WIB

Pramono Percepat Pembenahan Duren Sawit, Keamanan Rumah Ibadah Diperkuat

Monday, 16 November 2026 - 15:02 WIB

Pemeriksaan Firli Bahuri Belum Jelas, Perkara Dugaan Pemerasan SYL Kian Berlarut

Monday, 16 November 2026 - 14:28 WIB

Melawan Arus hingga Knalpot Brong, Ini Sasaran Operasi Zebra Jaya 2026

Wednesday, 11 November 2026 - 21:11 WIB

Heboh! Firli Bahuri Dikabarkan Didatangi Polisi di GOR, Kasus Lama Kembali Bergolak

Berita Terbaru

Kabar

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 Nov 2026 - 11:30 WIB