Advokat Laporkan Ketua MK Anwar Usman ke Dewan Etik Usai Putusan Batas Usia

Thursday, 19 October 2023 - 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Laporan ini terkait putusan usia capres-cawapres yang diputuskan MK pada Senin (16/10/2023).

Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Laporan ini terkait putusan usia capres-cawapres yang diputuskan MK pada Senin (16/10/2023).

JAKARTA–Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Laporan ini terkait putusan usia capres-cawapres yang diputuskan MK pada Senin (16/10/2023).

Pelaporan Perekat Nusantara dan TPDI dilakukan lewat surat Perekat Nusantara ke Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi pada Rabu (18/10/2023). “Melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang diduga dilakukan Prof Dr Anwar Usman, S.H.M.H. Hakim Konstitusi merangkap Ketua Mahkamah Konstitusi dan  sembilan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” isi surat Perekat Nusantara yang diterima, Kamis (19/10/2023).

Surat pengaduan tersebut ditandatangani salah satunya Petrus Selestinus. Kelompok advokat ini menyebut isu julukan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga karena terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Undang-Undang telah memasang rambu-rambu untuk mencegah konflik kepentingan.

Sejumlah pihak yang menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu itu disebut, yakni PSI, Partai Garuda, beberapa kepala daerah, Almas Tsaqibbiru Re A, Arkaan Wahyu dan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Mereka juga menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Gugatan Almas juga menyebut Gibran dalam permohonan uji materiilnya.

Dalam suratnya disebutkan, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Permohonan Uji Materiil sebagaimana disebutkan di atas, terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan, keinginan dan tujuan dari beberapa pihak (termasuk Gubran Rakabuming Raka sendiri) untuk menjadikan Sdr. Gibran Rakabuming Rakamenjadi Calaon Presiden atau Wakil Presiden RI pada tahun 2024.

Menurut Petru Salestinus, seharusnya Anwar Usman yang merupakan kerabat Gibran dan Jokowi mengundurkan diri dari jabatannya karena ada potensi konflik kepentingan. “Karena Anwar Usman tidak mundur, putusan yang dibikin itu jadi tidak sah,” tegas Petrus

Lebih jauhm Petrus mengatakan, tindakan itu telah berimpikasi kepada terjadinya ‘cacat hukum’ terhadap seluruh proses dan hasil persidangan bahkan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara a’quo.

Petrus mengatakan, pihaknya berharap , Dewan Etik Hakim Kontitusi agar segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi agar segera dilakukan pemeriksaan sesuai dengan harapan tuntutan publik. (tra/tom)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bina Marga Jakpus Kian Masif, Perbaiki Jalan Berlubang, Bedah Trotoar, dan Babat Kabel Semrawut
Sudin Bina Marga Jakut Babat 5,6 Km Kabel Semrawut dan Respons Aduan Warga
Kadis Pertamanan Beberkan Modus Baru Pungli Pemakaman di DKI, Libatkan Oknum RT dan RW
Tiga Jemaah Korban Penyerangan Salat Subuh di Jaktim Jalani Perawatan, Polisi Imbau Warga Tenang
Di Tengah Badai Penyadapan, Prabowo Kumpulkan Sepuluh Mantan Kapolri di Hambalang
“Ojol Sehat, Pelayanan Hebat”, Asa dan Kepedulian Kapolda Metro untuk Pejuang Jalanan
Kamtibmas dan Sportivitas: Kapolda Metro Jaya Ajak The Jakmania Jadi Teladan Suporter Indonesia
Soroti Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, PP Polri Beri 7 Pesan Moral Kepada Kapolri

Berita Terkait

Monday, 9 November 2026 - 11:26 WIB

Bina Marga Jakpus Kian Masif, Perbaiki Jalan Berlubang, Bedah Trotoar, dan Babat Kabel Semrawut

Monday, 9 November 2026 - 11:08 WIB

Sudin Bina Marga Jakut Babat 5,6 Km Kabel Semrawut dan Respons Aduan Warga

Monday, 9 November 2026 - 10:39 WIB

Kadis Pertamanan Beberkan Modus Baru Pungli Pemakaman di DKI, Libatkan Oknum RT dan RW

Sunday, 8 November 2026 - 21:24 WIB

Di Tengah Badai Penyadapan, Prabowo Kumpulkan Sepuluh Mantan Kapolri di Hambalang

Saturday, 7 November 2026 - 12:16 WIB

“Ojol Sehat, Pelayanan Hebat”, Asa dan Kepedulian Kapolda Metro untuk Pejuang Jalanan

Thursday, 5 November 2026 - 20:54 WIB

Kamtibmas dan Sportivitas: Kapolda Metro Jaya Ajak The Jakmania Jadi Teladan Suporter Indonesia

Thursday, 5 November 2026 - 16:08 WIB

Soroti Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, PP Polri Beri 7 Pesan Moral Kepada Kapolri

Tuesday, 3 November 2026 - 11:20 WIB

PAKAR Minta Kapolda Jateng Ikut Dievaluasi Terkait Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Berita Terbaru