JAKARTA–Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Plate dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi proyek BTS 4G Kominfo bersama-sama dengan terdakwa lain.
Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). “Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dan menyatakan terdakwa Johnny G Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana atas terdakwa Johnny G Plate hukuman penjara 15 tahun,” kata jaksa.
Selain hukuman penjara 15 tahun, jaksa juga menuntut Plate membayar denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 17,8 miliar. Plate melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Johnny G Plate didakwa melakukan korupsi menyebabkan kerugian negara Rp 8 triliun.
Terdakwa Johnny G Plate menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G Tahun 2020-2024 menjadi 7.904 site desa untuk Tahun 2021-2022. Persetujuan ini tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G.
Persetujuan itu juga dilakuka tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun Bakti serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo.
Dalam jaksa juga disebutkan, terdakwa Plate juga menyetujui penggunaan kontrak payung pada proyek BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan operasional. Terdakwa juga memerintahkan Anang agar memberikan proyekpower system meliputibattery dan solar paneldalam penyediaan Infrastruktur BTS 4G.
Seperti Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 kepada Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Muliawan. Dikatakan jaksa terdakwa Plate sebenarnya telah menerima laporan bahwa proyek BTS itu mengalami keterlambatan hingga minus 40 persen dalam sejumlah rapat pada 2021.
Proyek itu juga dikategorikan sebagai kontrak kritis. Namun tetdakwa Plate tetap menyetujui usulan Anang untuk membayarkan pekerjaan 100 persen. Jaminannya bank garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai 31 Maret 2022 tanpa memperhitungkan kemampuan penyelesaian proyek oleh perusahaan.
Pada 18 Maret 2022, Plate kembali mendapat laporan bahwa proyek belum juga selesai. Kata jaksa terdakwa Plate saat itu meminta Anang selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen untuk tidak memutuskan kontrak. (tom/tra)
