KABAR PERSADA–Nasib pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang semakin terpuruk. Setelah hampir sebulan lamanya mendekan di rumah tahanan Bareskrim Polri, menyusul tuduhan pasal penodaan agama, kini, penyidik Bareskrim Polri mulai menyidik Panji Gumilang dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam upaya penyidikan dugaan kasus TPPU itu pula, Bareskrim Polri rencananya akan memblokir 96 rekening milik Panji Gumilang yang mengatas namakan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) bakan segera diblokir. Bareskrim telah mengajukan permohonan untuk pemblokiran tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri mengajukan permintaan pemblokiran rekening tersebut. “Surat permohonan blokir terhadap 96 rekening YP telah dikirimkan,” kata Brigjen Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Panji Gumilang sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kasus dugaan penistaan agama.
Dalam penyidikan, penyidik Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut. Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.
Selain itu, Dit Tipideksus Bareskrim Polri kini tengah mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang.
Pimpinan Al Zaytun itu harus mendekam dalam sel setelah kasusnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama.
Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
Pihak NII Crisis Center juga ikut melaporkan Panji Gumilang, terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Laporan dari NII Crisis Center teregister dengan registrasi Nomor:LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI 27 Juni 2023. Panji dijetat dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. (tom/tra)
