JAKARTA–Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Karen diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau “liquefied natural gas” (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2021.
Kasus korupsi ini berawal tahun 2012, saat itu PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Akibat korupsi yang menghantar Karen ke dalam penjara negara merugi Rp2,1 triliun.
Hal itu dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers pada Selasa (19/9/2023) malam. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009-2040. Karenanya diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.
Saat itu tersangka Karen menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Persero dari 2009-2014. Sebagai orang nomor satu di PT Pertamina, tersangka Karen mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri.
Salah satu perusahaan dimaksud adalah Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Secara sepihak Karen langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian kerja dengan CCL.
Tindakan Karen dinilai melanggar ketentuan karena tidak melakukan kajian hingga analisis menyeluruh lebih dulu. Keputusan yang diambil Karen terkait kerjasama dengan CCL juga tidak dilaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.
Seharusnya pelaporan dimaksud bisa menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak dilibatkan. Akhirnya keputusan Karen yang sepihak tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah.
Akibatnya, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik. Bahkan kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.
Akibat kelebihan pasokan, PT Pertamina akhirnya terpaksa menjual di pasar internasional dengan kondisi merugi. Keputusan Karen yan sepihak itu menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar Rp2,1 Triliun.
KPK menjerat Karen Agustiawan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
