JAKARTA–Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengajak masyarakat khususnya pemilik suara pada Pemilu 2024 agar dalam memilih pemimpin yang peduli sekaligus memiliki kompetensi membenahi kondisi lalu litas yang saat ini dalam keadaan gawat darurat. Tapi ajakan disampaikan Edison tanpa menyebut nama pemimpin yang dimaksud.
“ITW mengajak agar memilih pemimpin yang care atau peduli dan memiliki kompetensi serta memastikan akan membenahi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini dalam kondisi gawat darurat,” kata Ketua Presedium ITW Edison Siahaan dalam rilisnya, Selasa (19/9/2023).
Kebijakan-kebijakan Pemerintah ke depan harus menjadi solusi efektif yang memberikan dampak signifikan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas. “Jangan justru memicu permasalahan baru yang menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan,” ujar Edison.
Seperti kebijakan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai amanat UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Supaya dampak lalu lintas seperti kemacetan, kesemrautan dan kecelakaan serta polusi udara tidak dituding merupakan hasil ‘ternak’ yang kurang perhatian bahkan pembiaran.
Dalam melakukan pengembangan manajemen transportasi, Pemerintah ke depan hendaknya memperioritaskan paradigma prinsip Accesibility Accesibility. Sehingga lebih banyak menciptakan infrastruktur transportasi terintegrasi dan mudah diakses publik.
Bukan dengan paradigma Car Mobility yang lebih banyak membangun sarana prasarana jalan seperti jalan tol yang potensi mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
Pemimpin terpilih harus memastikan pemerintahannya akan mengontrol populasi kendaraan bermotor sampai jumlahnya ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang tersedia.
Disertai penyediaan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi dan menjamin Kamseltibcarlantas
Sehingga masyarakat memilih transportasi angkutan umum untuk melakukan aktivitas,sekaligus ciri-ciri menjadi bangsa yang modren.
Pemerintah ke depan juga memastikan lalu lintas adalah layanan publik bukan layanan profit yang berorientasi menghasilkan laba. Kemudian berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas bukan dengan penindakan,kecuali pelanggaran yang potensi memicu terjadinya kecelakaan.
Pemerintah menjadikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas sebagai pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah. Hingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas dijadikan sebagai kebutuhan dan urat nadi kehidupan yang wajib dilakukan.
(tom/tra)
