KMHDI  Minta Presiden Jokowi Tinjau Ulang Kebijakan Ormas Agama Kelola Tambang

Saturday, 8 June 2024 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

teraang Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan

teraang Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan

JAKARTA–Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan.

Menurut KMHDI, pengelolaan tambang semestinya dilakukan oleh negara melalui BUMN dan keuntungannya dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak.

“Hal tersebut lebih sesuai dengan amanat UUD Pasal 33 ayat 2 dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” kata Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan di Jakarta, Jumat (7/6)

Lebih jauh, Darmawan mengatakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan resiko tinggi. Hal ini karena tidak semua ormas memiliki kesiapan dan keahlian memadai mengelola usaha pertambangan karena usaha ini memerlukan modal dalam jumlah besar.

“Resiko mengelola tambang juga sangat tinggi, terutama dampaknya terhadap bidang lainya seperti lingkungan, ekonomi, dan konflik sosial,” katanya.

Darmawan mengatakan memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan secara tidak langsung juga bisa menyeret ormas tersebut dalam lingkaran persoalan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

“Karena sampai sekarang ini praktik pertambangan di Indonesia tidak bisa dihindari dari kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang menyelimutinya,” terangnya.

“Sederhananya, jika berpikiran buruk negara semacam menyeret ormas agama untuk masuk dalam lingkaran kerusakan lingkungan dan konflik sosial tersebut,” terangnya

Disamping itu, menurut Darmawan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan tidak sejalan dengan agenda transisi energi yang tengah digalakan oleh pemerintah dan dunia.

“Pemberian izin tambang, terkhusus batu bara tentu tidak sejalan dengan agenda transisi energi. Karena batu bara merupakan fosil yang saat ini sebagai penyumbang emisi terbesar yang mengakibatkan pemanasan global,” terangnya.

Untuk itu, Darmawan pun meminta pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan para menterinya meninjau ulang dan memperhitungkan kembali segala resiko yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Facebook Comments Box

Penulis : I Made Bawa Yasa

Editor : Tra Ginting

Berita Terkait

Sekali Bhayangkara, Tetap Kesatria, Para Jenderal Sepuh “Turun Gunung” Membela Rumah Besar Polri
Resto Apung Muara Angke Kian Kumuh dan Tidak Terawat, UPPP Lepas Tangungjawab?
Anak Tewas di Parkiran Ragunan, Pemprov DKI Ditantang Evaluasi Kepala Unit Pengelola TMR, Endah Rumiyati
Terungkap di Persidangan, Oknum Penyidik Polres Jakpus Diduga Kriminalisasi Terhadap BPT
Lima Tahun Laporan Menggantung di Poldasu, Ferdinand Pohan Mengadu ke Menko Polkam: Ujian Janji Kapolri Baru
Beredar Surat Pernyataan Eka Hospital, Patut Diduga Upaya Mencaplok Saham Minoritas RSIA Family
Kapolri Suyudi dan Harga Sebuah Keteladanan
Kebun Singkong Jadi Akhir Pelarian Dua Terduga Curanmor Kalideres

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 10:30 WIB

Kepala Dishub DKI Jakarta Tinjau Kondisi Parkir di Kawasan Blok M

Thursday, 19 November 2026 - 11:30 WIB

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 November 2026 - 11:02 WIB

Arief Poyuono Pasang Badan Bela Dasco: Saya Tidak Terima Sahabat Saya Difitnah

Wednesday, 18 November 2026 - 19:02 WIB

Pramono Percepat Pembenahan Duren Sawit, Keamanan Rumah Ibadah Diperkuat

Wednesday, 18 November 2026 - 16:16 WIB

Dasco Dikepung Isu, PAKAR: Jangan Bangun Vonis dari Potongan Narasi

Monday, 16 November 2026 - 14:28 WIB

Melawan Arus hingga Knalpot Brong, Ini Sasaran Operasi Zebra Jaya 2026

Wednesday, 11 November 2026 - 21:11 WIB

Heboh! Firli Bahuri Dikabarkan Didatangi Polisi di GOR, Kasus Lama Kembali Bergolak

Monday, 9 November 2026 - 11:26 WIB

Bina Marga Jakpus Kian Masif, Perbaiki Jalan Berlubang, Bedah Trotoar, dan Babat Kabel Semrawut

Berita Terbaru

Kabar

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 Nov 2026 - 11:30 WIB