JAKARTA–Sedikitnya 4 alat bukti diserahkan Polda Metro Jaya untuk memperkuat status tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri. Dia diduga memeras mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Keempat alat bukti itu diserahkan pada saat sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan kubu Firli Bahuri di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (13/12/2023).
Kabid Hukum (Kabid Kum) Polda Metro Jaya, Kombes DR Putu Putera Sadana yang dikutip Minggu (17/12/2023) menegaskan, penetapan Firli sebagai tersangka telah sesuai dengan Undang-Undang.
“Semua kita lengkapi (menjawab apa yang pemohon ajukan). Alat bukti sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2015 pasal 2 ayat 2 minimal dua alat bukti, “kita” (Penyidik) punya 4 alat bukti,” tegas Kabid Kum yang mewakili Polda Metro Jaya.
Alat bukti tersebut diuji dalam sidang gugatan praperadilan Firli Bahuri perihal syarat formilnya sebagaimana dalam Perma MA Nomor 4 tahun 2016 khususnya pasal 2 ayat 2 telah menyebutkan tidak masuk ke pokok materi perkara.
Selain empat alat bukti, Kombes Putu juga menyampaikan, pihaknya melampirkan 157 barang bukti berdasarkan hasil penyelidikan hingga penyidikan terkait kasus pemerasan tersebut.
“Pada intinya jelas semua SOP, semua aturan yang berlaku lex spesialis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah kami lakukan. Mulai dari lidik, adanya aduan mayarakat (dumas), laporan informasi, naik ke penyelidikan, terbit sprin lidik kemudian ada laporan polisi ada sprinsidik. Semua kita lengkapi dan alat bukti yang pemohon ajukan,” tegasnya.
Sebagai informasi, tercatat telah ratusan orang yang diperiksa selama proses penyidikan. Di mana telah ada 109 saksi, terdiri dari 98 orang saksi dan 11 orang ahli.
Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap Firli Bahuri, yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.(Tom/Tra)
