JAKARTA — Panggung politik nasional sempat menghangat dihembus isu Surat Presiden (Surpres) tentang pergantian pimpinan Polri. Di tengah spekulasi yang mulai liar, sebuah sikap tenang dan penuh negarawan justru ditunjukkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Alih-alih ikut terseret dalam arus polemik, Jenderal Sigit memilih mengambil posisi tegak lurus pada aturan main konstitusi.
“Itu—pergantian kapolri—hak prerogatif Presiden. Jadi, buat kami prajurit apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” ujar Sigit dengan nada datar namun sarat makna usai menghadiri rapat penting di Kementerian Polkam, Jakarta Pusat.
Apresiasi dari Ruang Wartawan
Respon adem yang ditunjukkan orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini langsung memantik apresiasi luas. Ketua Paguyuban Jurnalis Mitra Polri (JMP), Ikhwan Andi Aziz, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka memuji ketenangan sang jenderal.
Bagi Ikhwan, apa yang ditunjukkan Jenderal Listyo Sigit membuktikan integritas seorang perwira tinggi yang tidak mudah goyah oleh goncangan wacana politik praktis.
“Kami di JMP sangat menghargai sikap bijak dan tenang Bapak Kapolri. Beliau tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan tidak terdistorsi oleh isu-isu politik yang sengaja dihembuskan di ruang publik,” tutur Ikhwan di Jakarta, Selas (5/8).
Lebih jauh, Ikhwan menilai pernyataan tersebut adalah sebuah penegasan nyata. Bahwa institusi kepolisian berada dalam koridor loyalitas penuh, patuh, dan tunduk tanpa syarat pada mekanisme konstitusional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketika “Ngebet” Mengalahkan Nalar Publik
Namun, di balik sejuknya pernyataan Kapolri, riak-riak kecil di balik layar tampaknya tak bisa disembunyikan begitu saja. JMP mensinyalir adanya kelompok-kelompok tertentu yang sengaja bermain air di air keruh—berupaya menggulirkan narasi pergantian kepemimpinan demi syahwat politik kelompok semata.
Di tengah situasi nasional yang menuntut konsentrasi total menghadapi tantangan domestik hingga gelombang ketidakpastian global, manuver semacam itu dinilai ibarat menepuk air di dulang.
“Situasi aman dan damai adalah prasyarat utama bangsa kita saat ini. Sangat disayangkan jika di tengah iklim yang membutuhkan kondusivitas, justru ada segelintir pihak yang mencoba memperkeruh keadaan dengan menyebar berbagai isu,” tegas Ikhwan tajam.
Energi Bangsa untuk Rakyat
Alih-alih menghabiskan energi untuk meladeni spekulasi liar, JMP mendorong agar seluruh jajaran kepolisian tetap fokus penuh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka: merawat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Negara ini, menurut Ikhwan, memiliki pekerjaan rumah yang jauh lebih mendesak ketimbang meladeni gosip politik. Pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat adalah muara utama yang harus dituju bersama.
“Jauh lebih baik kita bersama-sama fokus memikirkan bagaimana cara memulihkan perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat, ketimbang menghabiskan energi untuk spekulasi politik yang tidak berdasar,” imbuhnya.
Menutup lembaran diskursus panas ini, JMP mengingatkan kembali sebuah prinsip dasar bernegara: kursi kapolri adalah hak prerogatif murni Presiden Republik Indonesia.
Sudah sepatutnya semua pihak menahan diri, menghormati proses konstitusional yang berjalan, dan bersama-sama merawat kedamaian demi kokohnya stabilitas nasional.
Penulis : tra ginting
