JAKARTA–Pernyataan Kejaksaan Agung bahwa terdapat “bagian yang tidak bisa diungkap ke publik” dalam penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dinilai sebagai dinamika yang mengkhawatirkan.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan bahwa dalam perkara yang menyangkut mantan pejabat tinggi penegak hukum dengan kepentingan publik yang sangat besar, kerahasiaan tidak boleh berubah menjadi tameng untuk menutup akuntabilitas.
“Semakin besar kepentingan publik dalam suatu perkara, semakin tinggi pula standar transparansi yang wajib dipenuhi aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut justru mempertebal kesan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari publik,” ujar Hendardi dalam keterangan persnya, Rabu (5/8).
Deretan Kejanggalan
SETARA Institute menyoroti sejumlah perkembangan yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung tidak menangani perkara ini secara profesional, akuntabel, dan meyakinkan. Beberapa poin sorotan utama meliputi:
Perlakuan Istimewa: Febrie dititipkan di Rumah Tahanan KPK sebagai tersangka, namun tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol sebagaimana lazimnya perlakuan terhadap tersangka kasus korupsi. Hal ini dinilai melukai rasa keadilan publik.
Kurangnya Transparansi Penggeledahan: Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai relevansi maupun hasil yang diperoleh.
Ruang Spekulasi: Kombinasi berbagai kejanggalan tersebut membuka ruang spekulasi yang luas dan terus menggerus kepercayaan publik terhadap objektivitas penanganan perkara.
“Alarm bahaya dalam penanganan perkara ini sedang berbunyi keras. Tidak berlebihan apabila publik mencemaskan adanya kemungkinan perkara ini berakhir dengan skenario yang menguntungkan tersangka, termasuk melalui mekanisme praperadilan akibat kelemahan prosedural,” tegas Hendardi.
Potensi Konflik Kepentingan
Kekhawatiran publik dinilai semakin beralasan karena perkara ini ditangani oleh institusi yang memiliki hubungan langsung dengan pihak yang diperiksa—yakni mantan pejabat puncak di internal Kejaksaan Agung sendiri.
Dalam kondisi demikian, independensi dan objektivitas penanganan perkara akan selalu dipersoalkan. Penegakan hukum tidak cukup hanya dilaksanakan secara prosedural, tetapi juga harus mampu menghadirkan keyakinan publik bahwa proses tersebut bebas dari konflik kepentingan, solidaritas korps, maupun kepentingan menjaga nama baik institusi.
Desakan Perkara ke KPK
Atas dasar pertimbangan tersebut, SETARA Institute menyampaikan desakan tegas kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi:
Mengambil Langkah Strategis: Presiden perlu segera menyelamatkan kredibilitas penegakan hukum dengan memerintahkan agar penanganan perkara Febrie Adriansyah dialihkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menjaga Keberpihakan Hukum: Secara politik, langkah ini menjadi bukti nyata keberpihakan Presiden pada penegakan hukum sekaligus menahan laju penggerusan legitimasi pemerintah akibat persepsi publik bahwa hukum sedang dipermainkan.
Menghindari Biaya Politik yang Besar: Presiden tidak boleh membiarkan polemik ini berlarut-larut tanpa langkah korektif yang meyakinkan agar negara tidak menanggung beban politik dan institusional yang lebih berat.
“Mengalihkan penanganan perkara kepada KPK merupakan langkah konstitusional untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara independen, bebas dari konflik kepentingan, dan dapat diterima oleh akal sehat publik,” pungkas Hendardi.
Penulis : tra ginting
Sumber Berita : SETARA
