JAKARTA–Ketua Setara Institute Hendardi meyakini, ada pihak tertentu yang menjadi dalang aksi demo menuntut “Bubarkan DPR” yang kian memanas dan meluas beberapa hari belakangan ini. Hanya saja, katanya, masih sulit menduga siapa dan apa tujuan pihak tertentu tersebut.
“Jelas ada pihak-pihak berkepentingan yang merekayasa demo-demo tersebut, namun hingga saat ini kita masih sulit menduga siapa dan apa kepentingannya,” kata Hendardi saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Melanjutkan keterangannya, pria yang juga dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini berharap, intelijen kepolisian bisa bekerja lebih keras lagi untuk mengendus siapa yang bermain dibalik aksi-aksi demo tersebut serta apa pula maksud dan tujuannya.
“Mengendus siapa dibalik aksi demo ini menjadi hal yang utama untuk dilakukan oleh Polri saat ini,” katanya.
Menjawab pertanyaan, Hendardi tidak isu paling kuat yang menyulut unjuk rasa belakangan ini adalah prilaku wakil rakyat, terutama beberapa anggota DPR yang tidak peka, melontarkan komentar-komentar serampangan.
Ditambah lagi sebagian anggota DPR tersebut mempertontonkan tingkah polah dan gaya hidupnya yg pongah dan tidak merakyat walaupun selalu mengatas namakan rakyat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin sulit.
“Ya, saya setuju jika tingkah pongah sebagian anggota DPR tersebut menjadi pemicu kemarahan publik. Apalagi kan, isu tentang DPR selalu menjadi isu yg sensitif di publik,”katanya.
Polri Gagap
Hendardi menyebut, aksi demo “Bubarkan DPR” bersifat anomali. Dikatakan, massa pengunjuk rasa yang datang tiba-tiba, mereka diluar unsur buruh atau kelompok ojol maupun mahasiswa tidak mudah diindentifikasi. Kecuali anak STM dan SMA.
“Nah saya menduga, massa yang tidak mudah diindentifikasi tersebut digarap dengan provokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu,”katanya.
Lebih jauh, Hendardi menyatakan pendapatnya, dalam situasi massa anomali tersebut, polisi juga kesulitan mengantisipasi untjuk rasa dan pada gilirannya SOP penanganan unjuk rasa menjadi gagap dan akhirnya berakibat hingga menimbulkan korban jiwa.
“Kondisi seperti ini (demo rusuh yang mengakibatkan kematian) ibarat pil pahit Bagi Kapolda Metro Jaya yang baru tapi pil itu sangat berguna untuk menyehatkan jajaran dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa ke depan.” katanya.
Disinggung mengenai tanggung jawab pimpinan Polri, dalam hal Kapolda Metro Jaya, Hendardi mengatakan sebagai pimpinan Polda Metro Jaya, Irjen Asep Edi harus bertanggung jawab atas ekses akibat unjuk ras, namun dikatakan kurang adil juga jika semua kesalahan menjadi tanggungjawab Irjen Asep Edi.
“Dalam hal ini Kapolda Metro Jaya yang baru saja beberapa hari lalu dilantik tentu harus bertanggung jawab. Sebut misalnya pengusutan kasus kematian pengemudi ojol, Kapolda harus mentuntaskan. Tapi saya pikir tidak adil juga untuk menyalahkan sepenuhnya pada Kapolda Baru ini,”katanya.
Hendardi mengatakan, dirinya mengapresiasi apa yang telah dilakukan pimpinan Polri, termasuk Kapolri Jenderal Sigit danKapolda Metro Jaya paska rusuh.
“Dalam kesempatan pertama, Kapolda dan kapolri langsung menemui keluarga korban (keluarga almarhum pengemudi ojol Affan Kurniawan) ke RSCM,”
“Lalu mengumumkan langsung pada publik melalui konferensi pers dan menjajikan penyelidikan menyeluruh terhadap anggautanya yg bersalah dan akan melibatkan pihak eksternal dalam tim investigasi, saya kira langkah yang tepat,” katanya.
Hendardi menghimbau, publik perlu terus mengawasi penyelidikan ini tapi dia berharap publik tidak melakukan perbuatan anarkis dalam menyatakan aspirasinya. **
Penulis : tra ginting
