Maqdir Ismail: Tugas Penyidikan Dalam KUHAP Sebaiknya Tetap Oleh Kepolisian

Saturday, 15 March 2025 - 21:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi hukum Maqdir Ismail saat rapat bahas RUU KUHAP dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (ANTARA)

Praktisi hukum Maqdir Ismail saat rapat bahas RUU KUHAP dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (ANTARA)

JAKARTA–Praktisi hukum Maqdir Ismail mengatakan tugas penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebaiknya tetap pada kepolisian.

“Untuk efektifnya penyidikan maka penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri saja,” kata Maqdir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, kata Maqdir, kejaksaan sepatutnya tetap pada kewenangannya menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Akan tetapi, Maqdir mengatakan bisa saja jaksa diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan jika penyidik tidak mampu menyelesaikan penyidikan suatu perkara tersebut guna memberikan kepastian hukum terhadap proses penyidikan.

Selain itu, dia juga berpendapat bahwa semua proses penyidikan sebaiknya dilakukan oleh penyidik Polri agar tidak ada lagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ia berpendapat sebaiknya fungsi PPNS menjalankan fungsi sebagai tenaga ahli dalam penyidikan, mengingat pengetahuan mereka secara khusus terhadap hal tertentu.

“Sekiranya masih dianggap perlu ada PPNS maka fungsi mereka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran administratif, bukan perbuatan pidana yang merupakan kejahatan,” ungkapnya.

Namun demikian, Maqdir mengusulkan, dalam rangka memastikan pekerjaan penyidikan dan penuntutan berjalan dengan baik dan menurut hukum sebelum sampai ke persidangan di pengadilan maka harus ada hakim pengawas.

Hakim pengawas nantinya bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidik dan penuntut umum.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2), telah menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pandangannya secara tertulis mengenai RUU KUHAP sebagai RUU usul inisiatif DPR RI oleh juru bicara fraksi masing-masing.

Sejak memasuki masa sidang setelah masa reses awal tahun 2025, Komisi III DPR RI mulai melakukan pembicaraan mengenai RUU KUHAP dengan mengundang berbagai narasumber, di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

RUU KUHAP pun masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR RI menyatakan bahwa RUU KUHAP urgen untuk segera dibahas karena UU KUHP yang baru akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Selain itu, pengesahan KUHAP tersebut dinilai penting karena KUHAP merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Untuk itu, semangat politik hukum KUHAP harus sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP. (red).

Facebook Comments Box

Sumber Berita : Antara

Berita Terkait

Sekali Bhayangkara, Tetap Kesatria, Para Jenderal Sepuh “Turun Gunung” Membela Rumah Besar Polri
Resto Apung Muara Angke Kian Kumuh dan Tidak Terawat, UPPP Lepas Tangungjawab?
Anak Tewas di Parkiran Ragunan, Pemprov DKI Ditantang Evaluasi Kepala Unit Pengelola TMR, Endah Rumiyati
Terungkap di Persidangan, Oknum Penyidik Polres Jakpus Diduga Kriminalisasi Terhadap BPT
Lima Tahun Laporan Menggantung di Poldasu, Ferdinand Pohan Mengadu ke Menko Polkam: Ujian Janji Kapolri Baru
Beredar Surat Pernyataan Eka Hospital, Patut Diduga Upaya Mencaplok Saham Minoritas RSIA Family
Kapolri Suyudi dan Harga Sebuah Keteladanan
Kebun Singkong Jadi Akhir Pelarian Dua Terduga Curanmor Kalideres

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 10:30 WIB

Kepala Dishub DKI Jakarta Tinjau Kondisi Parkir di Kawasan Blok M

Thursday, 19 November 2026 - 11:30 WIB

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 November 2026 - 11:02 WIB

Arief Poyuono Pasang Badan Bela Dasco: Saya Tidak Terima Sahabat Saya Difitnah

Wednesday, 18 November 2026 - 19:02 WIB

Pramono Percepat Pembenahan Duren Sawit, Keamanan Rumah Ibadah Diperkuat

Wednesday, 18 November 2026 - 16:16 WIB

Dasco Dikepung Isu, PAKAR: Jangan Bangun Vonis dari Potongan Narasi

Monday, 16 November 2026 - 14:28 WIB

Melawan Arus hingga Knalpot Brong, Ini Sasaran Operasi Zebra Jaya 2026

Wednesday, 11 November 2026 - 21:11 WIB

Heboh! Firli Bahuri Dikabarkan Didatangi Polisi di GOR, Kasus Lama Kembali Bergolak

Monday, 9 November 2026 - 11:26 WIB

Bina Marga Jakpus Kian Masif, Perbaiki Jalan Berlubang, Bedah Trotoar, dan Babat Kabel Semrawut

Berita Terbaru

Kabar

Parkir Liar Menjamur di Blok M, Duit Parkir Mengalir ke Mana?

Thursday, 19 Nov 2026 - 11:30 WIB