Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan WamenHAM Terkait NGO

Sunday, 25 January 2026 - 10:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin. (Foto: Beritasatu.com)

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin. (Foto: Beritasatu.com)

JAKARTA–Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) mengecam keras pernyataan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto Sipin terkait inisiasi pendanaan organisasi masyarakat sipil (OMS/NGO) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Koalisi menilai pernyataan tersebut sarat stigma dan mencederai prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2026, koalisi menyatakan bahwa WamenHAM telah menyederhanakan secara keliru peran OMS/NGO dengan menyebut pendanaan donor internasional sebagai kepanjangan kepentingan geopolitik asing. Narasi tersebut dinilai menyesatkan dan berpotensi mengarah pada persekusi terhadap masyarakat sipil.

Koalisi menegaskan bahwa aktivitas OMS/NGO merupakan bentuk partisipasi publik yang sah, konstitusional, dan menjadi fondasi penting dalam negara demokrasi. Independensi masyarakat sipil, menurut mereka, dijamin oleh konstitusi dan standar HAM internasional, sehingga tidak boleh dikontrol atau diintervensi oleh negara.

Terkait wacana pendanaan APBN, koalisi menyatakan bahwa dukungan negara tidak boleh dijadikan alat kontrol politik terhadap OMS/NGO. Menjadikan APBN sebagai sumber pendanaan tunggal justru berisiko melanggar kebebasan berserikat dan berekspresi, serta membuka ruang represi terselubung terhadap organisasi yang bersikap kritis.

Koalisi juga menyoroti praktik global di negara demokratis yang menjaga jarak institusional antara negara dan OMS/NGO. Kalaupun terdapat dukungan negara, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, serta bebas dari intervensi terhadap agenda dan sikap kritis organisasi masyarakat sipil.

Pernyataan WamenHAM yang menyebut dukungan donor internasional sebagai kepentingan donor dinilai sebagai penyederhanaan ahistoris dan bernuansa stigmatisasi. Koalisi menilai narasi tersebut mereduksi kerja advokasi HAM menjadi aktivitas yang dicurigai, bukan bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi.

Menurut koalisi, penyamaan dukungan internasional dengan ancaman kedaulatan merupakan narasi lama yang kerap digunakan untuk mendelegitimasi kritik dan mempersempit ruang sipil. Pendekatan tersebut dinilai mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan, yakni kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan perlindungan HAM.

Koalisi menegaskan bahwa keberadaan masyarakat sipil yang independen bukan ancaman bagi negara, melainkan prasyarat mutlak bagi demokrasi dan negara hukum. Kritik terhadap kebijakan negara, termasuk terkait militerisme dan perluasan kewenangan aparat keamanan, merupakan tanggung jawab konstitusional warga negara.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut WamenHAM Mugiyanto Sipin untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada publik. Mereka juga menilai pernyataan tersebut berpotensi melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi HAM, lingkungan, jurnalis, mahasiswa, dan bantuan hukum ini menegaskan akan terus mengawal kebebasan sipil dan menolak segala bentuk stigmatisasi terhadap kerja-kerja advokasi masyarakat sipil di Indonesia.**
 

Facebook Comments Box

Penulis : tra ginting

Sumber Berita : koalisi masyarakat sipil

Berita Terkait

Sekali Bhayangkara, Tetap Kesatria, Para Jenderal Sepuh “Turun Gunung” Membela Rumah Besar Polri
Resto Apung Muara Angke Kian Kumuh dan Tidak Terawat, UPPP Lepas Tangungjawab?
Anak Tewas di Parkiran Ragunan, Pemprov DKI Ditantang Evaluasi Kepala Unit Pengelola TMR, Endah Rumiyati
Terungkap di Persidangan, Oknum Penyidik Polres Jakpus Diduga Kriminalisasi Terhadap BPT
Lima Tahun Laporan Menggantung di Poldasu, Ferdinand Pohan Mengadu ke Menko Polkam: Ujian Janji Kapolri Baru
Beredar Surat Pernyataan Eka Hospital, Patut Diduga Upaya Mencaplok Saham Minoritas RSIA Family
Kapolri Suyudi dan Harga Sebuah Keteladanan
Kebun Singkong Jadi Akhir Pelarian Dua Terduga Curanmor Kalideres

Berita Terkait

Monday, 16 November 2026 - 03:14 WIB

Razia Gabungan di Sparta Live Bar Kemang: Dua Pengunjung Positif Etomidhate

Monday, 16 November 2026 - 02:49 WIB

Kerahkan 126 Personel Gabungan, Polda Metro Jaya Sita 0,24 Gram Sabu di Kampung Ambon

Friday, 6 November 2026 - 20:10 WIB

PAKAR: Berantas Narkoba Bukan Berarti Bebas Menganiaya, Kapolda Metro Harus Ingatkan Anggotanya

Tuesday, 3 November 2026 - 11:43 WIB

Bandar Besar Lolos dari Penggerebekan Kampung Bahari, PAKAR Pertanyakan Kerahasiaan Operasi

Wednesday, 28 October 2026 - 13:33 WIB

Jenderal Suyudi Gandeng Tiongkok, Bidik Bandar Jaringan Narkoba Internasional

Monday, 26 October 2026 - 12:16 WIB

Kombes Putu Yudha, Mengawal Jalur Rawan Narkoba di Selat Malaka

Sunday, 25 October 2026 - 12:07 WIB

Dari Pelabuhan Tikus Hingga Kampung Narkoba, Arman Depari Puji Respons Cepat Jajaran BNN-Polri

Sunday, 25 October 2026 - 11:57 WIB

Tinggalkan Cara Lama, Polda Metro ke Kampung Ambon Bawa Layanan dan Harapan

Berita Terbaru