JAKARTA — Kunjungan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto dan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso ke Kampung “Narkoba” Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin sore (12/10), menyedot perhatian publik.
Kawasan yang selama ini melekat dengan citra penggerebekan berulang, barikade petugas bersenjata, hingga letupan gas air mata itu mendadak hening dari aksi represif. Justru kunjungan jajaran pimpinan Polda Metro Jaya ini berlangsung tanpa tensi tinggi, tapi diisi dengan peninjauan posko dan interaksi langsung bersama warga.
Langkah Kapolda kali ini kembali memunculkan wacana lama yang kerap diperdebatkan, mampukah pembenahan sektor ekonomi warga memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah rawan seperti Bahari?
Menarik memang, Komjen Dadang Hartanto, yang belum lama ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, sepertinya memilih turun langsung ke lapangan untuk melihat peta kerawanan secara mendasar ketimbang membawa ratusan personil bersenjata lengkap.
Dalam keterangannya di lokasi, Dadang menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan kepastian rasa aman di lingkungan pemukiman.
Gaya kepemimpinan yang berfokus pada dialog dan pemetaan masalah ini menjadi dasar bagi jajaran di bawahnya untuk menentukan langkah operasional berikutnya.
“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kami ingin memastikan situasi tetap kondusif, sekaligus mendorong kehadiran Polri agar masyarakat merasa terlindungi,” ujar Dadang di lokasi.
Adalah Diresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo, seusai menindak dua kampung narkoba , yakni Kampung Ambon dan Kapung Boncos beberapa hari sebelumnya, mengatakan niatnya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja maupun Kementerian Ketenagakerjaan.
Langkah ini, kata Bismo, dilakukan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi warga setempat, sehingga mereka memiliki alternatif mata pencaharian yang legal.
Di Kampung Bahari, Bismo kembali menekankan hal yang sama, bahwa penanganan kawasan rawan narkoba memerlukan strategi komprehensif yang mencakup tiga pilar utama yakni membuka akses pelatihan kerja, mendorong pemulihan bagi para pengguna narkoba serta memperkuat sinergi dengan tokoh masyarakat lokal untuk mendeteksi potensi peredaran sejak dini.
Gagasan mengikis peredaran narkoba melalui pembenahan ekonomi dan intervensi sosial di Kampung Bahari sebenarnya bukan hal baru. Berbagai program intervensi pernah dicanangkan, namun sering kali terhenti ketika fokus penegakan hukum kembali mendominasi.
Ketiadaan insiden penindakan keras atau penggunaan gas air mata dalam kunjungan kemarin memberi sinyal awal adanya perubahan pendekatan. Meski demikian, efektivitas kombinasi antara penegakan hukum dan program pemberdayaan ekonomi ini masih harus dibuktikan lewat eksekusi lintas sektor yang konsisten dalam jangka panjang. **
Penulis : tra ginting
